| Penulis | Artikel | Abstrak |
|---|---|---|
| Teguh Sugiyarto | KNOWLEDGE AND PRACTICE OF MATERNAL HEALTH CARE IN INDONESIA Social Exclusion And Ethnicity In Indonesia | This article is aimed to discuss the utilisation of maternal health facilities by pregnant women during the pregnancy, delivery and postnatal care in Indonesia. The description about women’s knowledge to understand the danger signs of pregnancy complication is also presented. Furthermore, to some extent, the effect of the women’s knowledge about the danger signs of pregnancy complication to influence the utilization of maternal health care can be analysed by using Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2002-2003. It is very important to understand the factors that determine the utilization health facility since the main causes of maternal dead are preventable. IDHS 2002-2003 show that utilization of maternal health care is relatively low, especially for delivery care and postnatal care. Moreover the women’s knowledge about danger signs of pregnancy complication is also low. In addition The Mann-Whitney test shows that women who utilized maternal care services and who did not utilized maternal care services have different score of knowledge. It can be said that women’s knowledge is more likely influence the utilization of maternal health care. |
| Dyah Ratih Sulistyastuti | PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN MDGs DI INDONESIA, Sebuah Refleksi Kritis | Mencapai pendidikan dasar untuk semua merupakan tujuan kedua dari MDGs. Tujuan ini memiliki target untuk menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar (primary schooling). Penilaian terhadap pencapaian tujuan kedua dari MDGs didasarkan atas empat indikator yaitu, angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf, rata-rata lama studi dan rasio murid laki-laki dan perempuan. Pencapaian Indonesia dalam APS telah mencapai hasil yang baik, yaitu di atas 90%. Begitu juga dengan pencapaian angka melek huruf telah mampu mencapai angka di atas 90%. Akan tetapi jika dilihat dari angka rata-rata lamanya studi, maka tercapainya tujuan MDGs yang kedua ini agaknya masih perlu perjuangan yang panjang. Tulisan ini berisi empat bagian utama. Bagian pertama mengemukakan pentingnya program MDGs terutama yang berkaitan dengan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Bagian kedua memaparkan beberapa program Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Bagian ketiga adalah kajian tentang pencapaian program pendidikan di Indonesia. Bagian terakhir dari tulisan ini berupa kesimpulan dan rekomendasi. |
| Makmuri Sukarno | REFLEKSI ATAS BEBERAPA ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Pemerintahan SBY-JK selama ini telah mengisi tuntutan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar secara lebih konkrit, namun pelibatan otonomi sekolah/madrasah untuk menggali in-put berupa dana masyarakat terutama pada tingkat lanjutan kurang disertai akuntabilitas dan partisipasi publik dan memunculkan kecenderungan melebarnya kesenjangan sosial pada pendidikan. Sehingga isu kualitas output dan akuntabilitas serta menyempitnya kesempatan pendidikan bagi mereka yang kekurangan biaya merupakan tantangan yang nyata ke depan. Oleh karena itu upaya pemerintah pada peningkatan mutu, partisipasi publik dan kebijakan afirmatif kepada kelompok miskin perlu mendapat dukungan sistemik yang memadai. |
| Basilica Dyah Putranti | KEKERASAN SIMBOLIK SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA JAWA (Studi di Kampung Urban Yogyakarta) | Satu hal penting yang belum sepenuhnya tergali dalam penelitian-penelitian terdahulu adalah bagaimana kekerasan terhadap istri (KTI), baik yang sifatnya nampak (overt) maupun tidak nampak (invisible) terkait dengan apa yang sering dikatakan orang “dominasi maskulin” dari sistem sosial-budaya yang membingkainya. Keterkaitan tersebut akan digali lebih jauh dalam penelitian yang terfokus pada konteks budaya Jawa kontemporer ini. Dengan mengambil kasus di kampung urban Yogyakarta, secara khusus penelitian ini mempertanyakan bagaimana KTI dipahami secara subjektif oleh perempuan dan masyarakat setempat, serta dilembagakan oleh sistem sosial-budaya yang ada. |
| Herman Hidayat | DYNAMICS OF ILLEGAL LOGGING FROM THE SOEHARTO REGIME TO REGIONAL AUTONOMY | Deforestation which occurred in Indonesia is very serious. In the end of Soeharto government it registered annually about 2-2.5 million hectares. It rapidly increased until reaches 2.5-3 million hectares in the era of reformation (1998-2004). The most contribution upon deforestation is illegal logging practices in many districts. Big actors of illegal logging utilize local people as tools; made collusion and corruption with government bureaucrats in central as well local and the lack of law enforcement are becoming driving factors for illegal logging. In contrast, current government efforts to crush illegal logging and their networks still considered not yet maximal, and it effects upon government revenues from forestry sector considered still very low. This paper discusses definition, conceptual, scholars’ comment on illegal logging practices, driving factors and its implication upon forestry industries and local people. |
Penulis : Teguh Sugiyarto, Dyah Ratih Sulistyastuti, Makmuri Sukarno, Basilica Dyah Putranti, Herman Hidayat
Dewan redaksi : Penanggung Jawab: Aswatini (Kepala PPK-LIPI). Pemimpin Redaksi: Augustina Situmorang. Dewan Redaksi: Deny Hidayati, Suko Bandiyono, Laila Nagib, Titik Handayani. Dewan Penasihat Redaksi: Gavin W. Jones (National University of Singapore-Singapore), Graeme Hugo (University of Adelaide-Australia), Terence H. Hull (Australian National University), Adrian C. Hayes (Australian National University-Australia), Gouranga Dasvarma (Flinders University-Australia), Aris Ananta (Institute of Southeast Asian Studies-Singapore), Azuma Yoshifumi (Ibaraki University-Japan). Redaksi Pelaksana: Gutomo Bayu Aji, Ken Fitria Indrawardani, Djuhartinah S, Sutarno.
ISSN : 1907-2902
Tahun Penerbitan : 2007
Penerbit : LIPI PRESS
jurnal_kependudukan.jpg (28 KB)
