Kajian kemiskinan tidak terlepas dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar yang dimaksud adalah air bersih. Air bersih adalah public good, maka seharusnya dapat dinikmati oleh semua warga negara dengan gratis (hampir tanpa biaya sedikitpun). Namun kendala yang dihadapi Pemerintah dalam menyediakan air bersih berdampak buruk bagi masyarakat ekonomi bawah (miskin) dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki.
Air bersih memiliki sejumlah fungsi yang mana tergantung pada dua aspek utama, yaitu ketersediaan dan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya. Ketersedian air sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan sumberdaya air dalam suatu wilayah. Pendekatan konvensional dalam pengelolaan sumberdaya air belum menyentuh aspek sosial ekonomi masyarakat. Sehingga seringkali program Pemerintah di sektor keairan tidak sejalan dengan program di sektor ekonomi, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan sebuah paradigma baru dalam mendekati persoalan.
Buku ini disusun dengan sebuah metode pendekatan buku melalui pengembangan indeks kemiskinan air (WPI=Water Poverty Index). WPI ini dapat dikatakan sebagai cara yang lebih komprehensif dalam memotret atau menilai tingkat kelangkaan air atau kemiskinan air masyarakat disuatu wilayah. Keunggulan dari penggunaan WPI ini antara lain adalah bahwa WPI lebih komprehensif, merupakan indeks komposit, lebih fokus pada masalah akses dalam mendapatkan air dan kapasitas masyarakat pemakai air, lebih relevan untuk diaplikasikan pada skala yang bervariasi, dapat digunakan sebagai alat pemantau (monitoring tool) serta alat untuk membantu dalam meningkatkan pengelolaan air secara komprehensif yang berarti membantu meningkatkan kapasitas adaptasi dalam menghadapi kelangkaan air, misalnya akibat variabilitas iklim atau perubahan iklim.
Penulis : Dyah Marganingrum, Heru Santoso, Dindin Makhmuddin, Anna Fadliah Rusydi
Editor : Dyah Marganingrum, Heru Santoso
ISBN : 978-979-799-623-9
No. Klasifikasi : 339.46
Subyek Klasifikasi : 1. Kemiskinan. 2. Air
Kolasi : vi+76hlm; 14,8x21cm
Tahun Penerbitan : 2011
Penerbit : LIPI PRESS
Masalah kekurangan air di Cekungan Bandung kemungkinan besar tidak lepas dari konsep pengembangan pembangunan kawasan Bandung Utara, yang dimulai sejak awal tahun 1980. Pada waktu itu pakar geologi menganggap bahwa perlapisan batuan gunung api di Bandung utara seperti kueh lapis miring 20 derajat ke selatan sehingga air hujan yang jatuh di daerah G. Batu-Lembang akan mengalir mengikuti perlapisan batuan sampai kedalaman 200 m di bawah Dataran Bandung, sebagai air tanah dalam. Dengan pendapat itu maka pembangunan di Kawasan Bandung Utara tidak akan mengganggu air tanah dangkal dan air permukaan di dataran Bandung. Anggapan bahwa perlapisan batuan gunung api seperti kueh lapis agaknya tidak tepat, karena mekanisme pengendapannya tidak persis sama dengan batuan sedimen. Ada bagian lapisan batuan yang tidak menerus atau terpotong oleh lapisan yang lain sehingga air yang terkandung di dalamnya tidak seluruhnya menjadi air tanah dalam, tetapi sebagian dapat menjadi air tanah dangkal bahkan menjadi air permukaan di dataran Bandung, apalagi batuan gunung api itu diendapkan di lingkungan darat. Proses pengendapan dan erosi silih berganti dalam kurun waktu geologi. Setelah lebih dari 30 tahun pembangunan di Bandung Utara terus berkembang maka sekarang mulai terasa bahwa di cekungan Bandung menjadi miskin air. Acuan: Bronto, S. & Hartono, U., 2006. Potensi sumber daya geologi di daerah Cekungan Bandung dan sekitarnya, Jurnal Geologi Indonesia, 1 (1), 9-18.