| Penulis | Artikel | Abstrak |
|---|---|---|
| Dr. Adriana Elisabeth | KOMUNIKASI POLITIK, KONFLIK PAPUA, DAN PEMILIHAN PRESIDEN 2009 | Pemilihan presiden (pilpres) 2009 semakin dekat. Kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) semakin marak, baik melalui iklan di media elektronik, baliho maupun program debat para capres dan cawapres di televisi nasional. Tujuan kampanye adalah untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam pilpres yang akan diselenggarakan pada 8 Juli 2009 (putaran pertama). Oleh karena itu, kampanye politik jelang pilpres memiliki arti penting untuk mempromosikan sosok para kandidat beserta program partai masing-masing. Salah satu program debat capres di televisi, misalnya menampilkan ketiga kandidat (Mega-Prabowo, SBY-Boediono, JK-Woranto) yang menyampaikan visi dan misi partai politik, strategi dalam mengatasi berbagai persoalan, dan juga prestasi politik yang pernah dicapai. Dalam penayangan iklan kampanye maupun pemberitaan di media cetak, ditampilkan pula latar belakang keluarga dan daerah asal serta gaya kepemimpinan para kandidat. |
| Tuti Widiastuti, M.Si. | PARTAI POLITIK DAN POLITISI DALAM ANALISIS ISI SIARAN TENTANG IKLAN POLITIK | Partai politik dan politisi Indonesia memasuki era baru dalam berkampanye. Mereka menggunakan pendekatan periklanan, laiknya perusahaan mengkampanyekan produk barunya, untuk merebut perhatian publik. Berharap awareness dapat mereka raih, selebihnya dukungan suara yang signifikan merupakan inti tujuan iklan politik. Banyaknya iklan politik yang dibuat partai politik dan politisi dirasa belum menyentuh substansi. Bahkan iklan-iklan tersebut terkesan lebih fokus membangun pencitraan partai dan politisi agar dikenal masyarakat, tanpa menyebutkan program riil yang akan dilakukan para calon. Padahal pembuatan dan penayangan iklan politik itu telah menghabiskan dana dalam jumlah besar, namun tetap belum dirasakan mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. |
| Maxensius Tri Sambodo dan Syarif Hidayat | PEMILU PRESIDEN DAN AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI | Tiga pasangan calon akan bertarung memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden. Sayangnya, dalam kondisi transisis demokrasi, sebetulnya pesta demokrasi masih lebih banyak diwarnai oleh interaksi antara elit penguasa (state actors) dan elit massa (society actors). Selanjutnya, kompetisi di antara keduanya akan mendominasi proses politik, baik dalam pengambilan keputusan maupun pada tahap implementasi kebijakan. Dengan demikian, sulit diingkari bila kemudian, baik proses pemilihan itu sendiri maupun penyelenggaraan pemerintahan pada pasca pemilu, akan sarat diwarnai oleh kompetisi dan kompromi-kompromi kepentingan antara elit. Jika kenyataan ini yang terjadi, maka tujuan pembangunan ekonomi yang seyogianya merupakan barang publik tidak akan tersedia secara baik. Sebetulnya, agenda pembangunan ekonomi jangka menengah yang dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005 – 2025 haruslah dijalankan oleh siapapun pasangan yang terpilih. Bahkan jika disimak lebih dalam, agenda pembangunan dalam UU tersebut jauh lebih kompleks dan komprehensif dari agenda ekonomi yang disampaikan oleh para calon presiden. Dengan demikian, membandingkan agenda ekonomi dari masing-masing calon dapat disimpulkan bahwa secara substansi fokus kebijakan yang satu dan lainnya adalah saling melengkapi (complementarity objectives). Demikian pula, dengan pandangan masing-masing calon terhadap perdagangan bebas yang tidak jauh berbeda. Artikel ini mendukung pandangan bahwa pertarungan para calon presiden bukanlah dalam tataran substansi program namun lebih pada figur, simpati, karisma, dan harga diri/kehormatan. Selanjutnya, siapapun pemenang dari pemilu presiden haruslah mampu menjalankan pemerintahan secara efektif melalui tercapainya dukungan politis yang kuat di DPR dan terjadinya peningkatan kualitas birokrasi. Akhirnya, pasangan presiden dan wakil presiden RI tersebut haruslah mereka yang mendukung pada penguatan kelembagaan ekonomi yang lebih adil dan demokratis. |
| Jusmaliani | PEMILIH DAN PROGRAM EKONOMI PARTAI POLITIK | Tulisan ini merupakan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan oleh kelompok riset CASES1 sebelum pemilu legislatif berlangsung. Tiga di antara temuan studi yang menggunakan metode survei terbatas ini menarik untuk dikaji lebih dalam, yaitu alasan memilih partai, program partai, dan permasalahan bangsa. Program partai yang dianggap penting oleh responden adalah program ekonomi. Telah selesainya pemilu legislatif memungkinkan untuk membandingkan temuan CASES dengan hasil yang dicapai di lapangan. |
| Prof. Dr. Maswadi Rauf | KECENDERUNGAN KOALISI PILPRES 2009 DAN MASA DEPAN SISTEM PRESIDENSIAL | Pembentukan koalisi dalam pilpres 2009 tidak berbeda dari pilpres 2004 sehingga koalisi yang terbentuk hanya akan berlangsung dalam jangka waktu singkat, yaitu sampai pilpres 2014. Dalam hal ini, koalisi dibentuk setelah pemilihan caleg dan tujuan koalisi tersebut hanyakah untuk menghadapi pilpres, yang seharusnya dibentuk sebelum pemilihan legislatif. |
| Lili Romli dan Syamsuddin Haris | EVALUASI PEMILU LEGISLATIF 2009 | Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan enam partai lokal di Aceh. Dalam konteks itu terdapat kompleksitas teknis pemilu berkaitan dengan format surat suara yang besar karena harus memuat ratusan nama calon legislatif (caleg) dari 38 partai, selain prosedur penghitungan suara yang lebih rumit dan menyita waktu dibandingkan Pemilu 2004. Perlu konsistensi penyederhanaan sistem kepartaian sehingga partai peserta pemilu tidak sebanyak sekarang. Untuk itu ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tak hanya perlu dinaikkan persentasenya, tetapi juga harus diberlakukan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota. |
| Turnomo Rahardjo | BERSIKAP PARTISAN DI RUANG PUBLIK | Media memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi tentang masalah publik dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Dalam kenyataannya, bukan hal yang mudah bagi profesional media untuk menjalankan aktivitas jurnalisme secara etis, terutama ketika mereka menghadapi tekanan dari sumber-sumber internal maupun eksternal. “Uang dan kekuasaan” bisa dipakai sebagai alat, terutama oleh elite, untuk melakukan penetrasi terhadap media. Dalam konteks Indonesia, profesional media relatif tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang memadai ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap kebijakan tentang isi (content) media, sehingga tidak mungkin diharapkan media sebagai ruang publik. |
| Liza Dwi Ratna Dewi | KONSTRUKSI ARGUMENTASI DALAM RETORIKA SOEKARNO (Kasus: Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia /BPUPKI) | This research is a “reading” toward a rhetoric using Bakhtin Language Theory about addressee and supper addressee. The aim of this research is to analyst how Soekarno construct his argumentation and deliver to the addressee and to the supper addressee in his rhetoric. Case to be choose in this research is Soekarno speech at 1 June 1945 in BPUPKI Plenary Session, in which the audience is come from some groups with different politics interests. This case is choose, as by this rhetoric, Soekarno succeeded in getting political aggregation and political agreement to implant The Pancasila Ideology as the state philosophy grounds of Indonesia. Result of this research pointed that to discuss with audience with different political view, Soekarno address his argumentation to the supper addressee, and to discuss with audience in same political view, Soekarno address his argumentation to the addressee. |
| Endang Retnowati | RASIONALITAS INSTRUMENTAL DALAM MEDIA MASSA: Sisi Negatif Gerak Globalisasi | Baru saja kita memperingati 100 tahun kebangkitan bangsa Indonesia. Banyak makna sejarah yang bisa diambil dari kehidupan kenegaraan selama itu, misalnya kesadaran untuk bersatu sebagaimana tercermin dalam sejarah perjuangan para pahlawan kita, kesadaran untuk membangun solidaritas bangsa, dan lain sebagainya. Banyak makna yang bisa menjadi materi pembelajaran yang sangat berharga bagi generasi muda dalam rangka membangun idealisme demi masa depan bangsa dan negara di tengah arus globalisasi yang berproses begitu dahsyat. Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia selama seratus tahun, di belahan dunia lain terjadi perkembangan yang berpengaruh pada kehidupan kenegaraan kita, pada kehidupan sehari-hari kita, yaitu proses globalisasi yang mewujudkan diri dalam banyak hal seperti dalam sektor ekonomi (dengan wajah sistem ekonomi kapitalisnya), sektor informasi, dan sektor komunikasi. |
| Yuliani | PENGANTAR PENILAIAN DUPAK JABATAN PRANATA HUMAS | Seorang Pranata Humas, apapun jenjang dan jabatannya, dituntut bertindak secara profesional, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Profesionalitas seseorang diukur dari pemahamannya terhadap kemampuan menyelesaikan tugas-tugasnya dan implementasi dari berbagai aturan dan ketentuan yang telah digariskan sebagai seorang Pranata Humas. Bagaimana, siapa serta apa tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pranata Humas, khususnya di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah dengan secara jelas diuraikan di dalam buku juklak dan juknis jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, yang diterbitkan. |
Penulis : Adriana Elisabeth, Tuti Widiastuti, Maxensius Tri S, Syarif Hidayat, Jusmaliani, Maswadi Rauf, Lili Romli, Syamsudin Haris, Turnomo Rahardjo, Liza Dwi Ratna D, Endang Retnowati, Yuliani
Dewan redaksi : Dewan Redaksi: Pemimpin Umum: Prof. Dr. Rochadi. Pemimpin Redaksi: Dr. Deddy Setiapermana. Wakil Pemimpin Redaksi: Murti Martoyo. Sekretaris Redaksi: Dwie Irmawaty Gultom. Redaktur Pelaksana: Oemie Atiyah, Munandar, Till Pardede, Prapti Sasiwi, Rahma Hilma Taslima. Pembantu Pelaksana: Suhendra Mulia, Shima Tri Aksa, Dyah Rachmawati S. Editor: Sarwintyas Prahastuti, Nanik Supriyanti. Fotografer: Sobari, Siwi Kironowati. Desain Sampul: Junaedi Mulawardana. Distribusi/Sirkulasi: Rosna Simamora, Asli, Dewi Nuryaningsih. Narasumber: Prof. Drs. Rusdi Muchtar, M.A., Dra. Masayu Sarifah Hanim M. Si, Drs. Bashori Imron M. Si.
ISSN : 0126-2491
Tahun Penerbitan : 2008
Penerbit : LIPI PRESS
