Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXXIII, No. 1, 2007

Penulis	Artikel	Abstrak
Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, Tidora Hadumaon Siagian	DEMOGRAPHY AND POLITICS IN THE NEW ACEH	Artikel ini membahas dua unsur penting untuk pembangunan berkelanjutan di "Aceh Baru", yaitu karakteristik demografis dan perubahan peta politik. Karakteristik demografi memperlihatkan bahwa penduduk Aceh terus bertambah dengan laju pertumbuhan yang semakin rendah dan distribusi geografis yang berbeda antara daerah korban tsunami dan konflik. Aspirasi politik di "Aceh Baru" berubah dengan kemenangan banyak tokoh pemimpin independen. Pasangan Irwandi - Nazar adalah pasangan pemimpin muda yang nonpartisan dan menang hampir di semua daerah tempat orang Aceh sebagai etnik dominan. Sementara itu, pasangan yang berafiliasi dengan partai politik, di beberapa daerah menunjukkan variasi, berkesinambungan atau berubah.
Syaiful Mahdi	TO RETURN OR NOT: SOCIAL CAPITAL AS DETERMINANTS TO RETURN AMONG WOMEN IPDs IN ACEH	Setelah tragedi Tsunami 26 December 2004, tak kurang dari 500 ribu orang kehilangan tempat tinggal di Aceh, Indonesia. Meskipun mengungsi dari kawasan yang terkena bencana adalah sebuah strategi bertahan hidup, banyak, kalau tidak semua, pengungsi di Aceh yang memilih kembali ke tempat tinggal (kampung) asal, baik segera maupun kemudian setelah bencana. Sekitar 42-46 persen dari total pengungsi tsunami di Aceh adalah perempuan. Seperti telah teruji dalam sejarah panjang Aceh, perempuan Aceh selalu berada pada titik sentral kebertahanan keluarga dan komunitasnya. Memahami faktor-faktor yang menentukan keputusan pengungsi perempuan, dengan demikian, adalah juga secara inklusif memahami strategi bertahan masyarakat Aceh. Paper ini bertujuan menelaah apakah perempuan pengungsi tsunami di Aceh menggunakan modal sosial, dan bila ya, bagaimana pengaruh modal sosial tersebut terhadap keputusannya untuk kembali atau tidak-kembali ke tempat tinggal asal. Penelitian ini menggunakan data hasil survey situasi perempuan di Aceh pasca-tsunami yang dilakukan oleh UNIFEM pada tahun 2005. Dengan analisis regresi logistik, didapati bahwa pengungsi perempuan yang mempunyai asosiasi yang cukup kuat terhadap komunitasnya lewat “teman” dan “kenalan dari kampung asal” mempunyai keinginana untuk kembali yang lebih besar dari yang tidak. Asosiasi tidak langsung lewat tempat tinggal sementara selama mengungsi dan kepemilikan tanah di daerah tsunami juga merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan kembali. Uji Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yan dikembangkan cukup sesuai dengan data yang ada (nilai-p=0,369) dan dapat memprediksi paling tidak 71% data dengan benar ke dalam kelompok yang sesuai.
Irene Hiraswati Gayatri	POST DISASTER RELIEF: PENGALAMAN ACEH	The paper discusses an important aspect of humanitarian action during the post tsunami disaster relief in Aceh, namely coordination and collaboration among humanitarian actors in disaster response. In the Aceh context tsunami disaster response took place before the implementation of the 2005 Helsinki peace agreement. The international and national humanitarian organizations poured into Aceh, besides local organizations which have existed prior to the tsunami, to deliver aid for disaster victims. Under this context, coordination and collaboration took place bilaterally or multilaterally where all organizations act in accordance to the stages of a concerted plan and effort in delivering humanitarian response, namely emergency, recovery and reconstruction stages. The coordination is indeed needed on the one hand to avoid overlap, and on the other hand to foster collaboration for many humanitarian organizations that are coming from different countries often with different agendas and methods of delivering aid. The success of coordination depends on several conditions such as political leverage of the facilitators and their understandings of local political context that is vital for communication with the local government or the local communities. This paper hopefully will contribute to the better understanding of the problem of implementation of the humanitarian action in which issues of coordination aspect of disaster response often being overlooked.
Bob Sugeng Hadiwinata	DARI KONFLIK MENUJU KE PEMILIHAN DINAMIKA PENEGAKAN DEMOKRASI PADA MASA PASCA KONFLIK DI ACEH	Contrary to Jack Snyder’s (2000) controversial argument that democracy may not be suitable for pluralistic societies, current development in Aceh shows that democracy paved the way for a peaceful and sustainable conflict resolution. Since the signing of the peace agreement in Helsinki in 2005, peace seems to be back in Aceh, and the prospect for sustaining democracy is more visible. This paper tries to discuss the road to peace in Aceh which ended up in the signing of the MoU and the acceptance of a full autonomy status for Aceh of both the Indonesian government and GAM. It argues that the right incentive provided by the SBY-JK government in the negotiation process has allowed a democratic conflict resolution which resulted in a more or less sustainable peace in Aceh. It shows that democracy serves as an effective way to end a protracted conflict.
Abdul Rahman Patji	MoU HELSINKI: MAKNA PERDAMAIAN BAGI MASYARAKAT ACEH	This article concerns with the issue of peace in Aceh. It deals particularly with Helsinki’s peace agreement between the GoI (Government of Indonesia) and the GAM (Independence Aceh Movement). The focus of this article is not on the substance of the agreement itself, but on its meaning and significancy as perceived by three different group of people in Aceh: the victims of conflict (1976-2005), the tsunami’s victims (26 December 2004) and the people of ALA and ABAS who want to have a separate province from the current Aceh province (Nanggroe Aceh Darussalam). The article hopefully could contribute to the better understanding of people’s perception on the notion of peace as generated by the Helisinki’s agreement. The three different groups are purposefully selected to represent the displaced and politically mariginalised people in Aceh.
Leena Avonius	COSMOPOLITANISM AND COSMOPOLITANIZATION: ACEHNESE RESPONSES TO WORLD TRAJECTORIES	Tulisan ini mengupas sejarah dan perkembangan mutakhir di Aceh melalui ide-ide kosmopolitan. Mengikuti pemikiran Ulrich Beck, kosmopolitinisme merupakan posisi politik yang dihadapkan dengan nasionalisme, sedangkan kosmopolitanisasi dipahami sebagai proses pasif di mana realitas kehidupan dan relasi-relasi sosial menghadirkan berbagai perubahan dalam dunia sosial. Di Aceh, proses-proses kosmopolitanisasi telah berlangsung selama berabad-abad akibat seringnya hubungan dagang yang berlangsung di samudra Hindia, di samping interaksi Aceh dengan dunia Islam. Tradisi-tradisi dalam kebudayaan Aceh juga mendorong terjadinya mobilitas dan upaya mencari hubungan dengan dunia luar. Tulisan ini akan menunjukkan bahwa penaklukan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan upaya membangun negara-bangsa Indonesia telah mempersempit ruang kosmopolitan Aceh. Perlawanan Aceh pada abad yang lalu dapat dipahami sebagai reaksi terhadap penyempitan ruang ini. Situasi pasca-tsunami dan pasca-konflik telah membuka kembali Aceh terhadap proses-proses kosmopolitanisasi yang baru. Orang Aceh yang hidup dalam diaspora, di masa konflik telah membangun jaringan informasi dan dukungan yang bersifat global bagi mereka yang ingin belajar di luar negeri. Selain itu, ide-ide kosmopolitan juga telah membentuk berbagai institusi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak asasi masyarakat Aceh melintasi batas-batas nasional.
Ganewati Wuryandari	DISERTASI: HUMAN RIGHT IN AUSTRALIAN FOREIGN POLICY WITH SPECIFIC REFERENCE TO EAST TOMIR AND PAPUA	Tesis ini merupakan studi mengenai kebijakan luar negeri Australia dari tahun 1991-2004 dengan Timor Timur dan Papua sebagai studi kasus. Tujuan empiris dari studi ini adalah untuk membandingkan pendekatan dan respon Australia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating (1991-1996) dan John Howard (1996-2004) terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dua wilayah tersebut. Meskipun pemerintahan Keating dan Howard memiliki komitmen kuat atas isu hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya, studi kasus ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara retorika dan pelaksanaannya. Demi menjaga hubungan baik dengan Indonesia, Australia tidak menempatkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia pada posisi prioritas dalam hubungan bilateral mereka. Keterlibatan Australia dalam krisis kemanusiaan Timor Timur tahun 1999 hanyalah merupakan suatu kekhususan. Tekanan publik yang sangat kuat di Australia, perubahan domestik politik di Indonesia dan krisis kemanusiaan di Timor Timur telah menjadi pendorong bagi Australia untuk menempatkan kembali prioritas utama hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya. Mengingat kasus Timor Timur merupakan kasus yang khusus, oleh karena itu dapat dipahami bahwa tradisi lama kebijakan luar negeri yang pragmatis terhadap hak asasi manusia terus berlanjut tak lama setelah 1999. Dua studi kasus tentang hak asasi manusia di Timor Timur dan Papua merefleksikan dilema realisme dan idealisme dalam kebijakan luar negeri Australia. Hanya saja, kasus Timor Timur 1999 memperlihatkan bahwa tekanan publik domestik sangat penting untuk menyeimbangkan disparitas antara kepentingan nasional dan hak asasi manusia. Selama ini peranan tekanan domestik publik tidak mendapatkan perhatian dalam perdebatan akademik mengenai hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri. Meskipun studi ini hanya memfokuskan pada Timor Timur dan Papua sebagai studi kasus, pada kenyataannya hasil temuan studi ini memberikan implikasi lebih jauh, tidak saja terhadap kebijakan luar negeri Australia tetapi juga pada studi hubungan internasional, khususnya berkaitan dengan perdebatan akademik tentang penempatan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri.
Andy Ahmad Zaelany	PEKERJAAN NELAYAN BOM IKAN: KAJIAN FAKTOR PENYEBAB DAN MENCARI SOLUSI AWAL	The objective of this study are twofold, firstly to identify the causes of long existence of destructive fishing in Barrang Lompo island, a village at Ujung Tanah sub-district, Makassar, and secondly to construct a policy strategy in able to change the existing destructive fishing habits into a sustainable fishing practices. This study was conducted from July until September 2005 by applying intensive ethnoghraphic method and supported by semi structured interview. Data analysis was carried out using ethnoscience method to construct cultural category of social phenomenon in Barrang Lompo. There are several reasons behind such a destructive practices, ranging from practicality to more social and economic reasons. Efforts to transform the current destructive fishing practices to more sustainable fishing industry include some key actions, such as environmental education, law enforcement, incentives to stop destructive fishing, and providing alternative livehood or income generation.

---

Penulis : Riwanto Tirtosudarmo, Evi Nurvidya Arifin, Saiful Mahdi,
Irine Hiraswati Gayatri, Bob Sugeng Hadiwinata, Abdul Rahman Patji, Leena Avonius, Ganewati Wuryandari, Andy Ahmad Zaelany, Lilis Mulyani, Leolita Masnun

Dewan redaksi : Pemimpin Umum: Dewi Fortuna Anwar. Wakil Pemimpin Umum: Neni Sintawardani. Pemimpin Redaksi: Ninuk Kleden-Probonegoro. Wakil Pemimpin Redaksi: Tri Ratnawati. Anggota Redaksi: Jusmaliani, Eniarti Djohan, Erwiza Erman, Katubi. Redaksi Pelaksana: S Made Subaliati, Akhmad Khozin.
ISSN : 0125-9989
Tahun Penerbitan : 2007
Penerbit : LIPI PRESS

masyrakat_indonesia_ubah.jpg (47 KB)

Satker: Kedeputian IPSK