Membangun Format Baru Otonomi Daerah

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B. J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi “normal”, yakni seolah-olah partai-partai, DPRD, dan pemerintah daerah berfungsi sebagaimana mestinya. Juga seolah-olah para elite politik lokal jujur, bertanggung jawab dan peduli terhadap nasib rakyat. Di dalam realitasnya harapan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Yang tumbuh subur adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan persekongkolan politik dalam rangka kepentingan pribadi dan kelompok para elite politik di daerah.

Buku ini tidak hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU Otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan otonomi daerah.


Penulis : Syamsuddin Haris, Mochtar Pabottingi, Syarif Hidayat, Alfitra Salamm, Tri Ratnawati, Lili Romli
ISBN : 979-3673-47-8
No. Klasifikasi : 352.283
Subyek Klasifikasi : 1. desentralisasi-pemerintahan. 2, otonomi daerah
Kolasi : xii;238hlm; 14,8x21cm
Tahun Penerbitan : 2006
Penerbit : LIPI PRESS

Satker: P2Politik
This entry was posted in Buku Ilmiah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>