| Penulis | Artikel | Abstrak |
| M. Hamdan Basyar | Agresi Israel 2006 dan Masa Depan Perdamaian di Timur Tengah | Agresi Israel ke Palestina dan Lebanon menjadi topik hangat pada bulan Juli—Agustus 2006. Israel menyerang wilayah Palestina dan Lebanon dalam waktu hampir bersamaan. Di Palestina, tentara Israel menghancurkan Kantor Perdana Menteri. Negara zionis ini juga menyerang kantor Departemen Dalam Negeri Palestina dan beberapa gedung sekolah di Jalur Gaza. Sebelumnya, penguasa Israel menahan sejumlah anggota parlemen dan menteri Palestina. Tidak hanya itu, pasukan Israel juga menyerang beberapa tempat yang mengakibatkan timbulnya korban masyarakat sipil. Israel berdalih tindakannya itu sebagai balasan terhadap penculikan serdadu Israel, Kopral Gilad Shalit, oleh suatu kelompok militan Palestina |
| Moch. Nurhasim | Integrasi Politik GAM Pasca-MOU Helsinki: Peluang dan Kendala | Ketika penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan pihak GAM akan dilakukan, respons sebagian pihak di Indonesia cukup beragam. Setidaknya ada tiga respons waktu itu, pertama, bahwa perjanjian MoU Helsinki adalah pintu masuk bagi kemerdekaan pihak GAM. Kedua, MoU Helsinki dianggap sebagai cara nonkekerasan untuk menyelesaikan persoalan Aceh; dan ketiga, langkah yang cukup berani dengan risiko yang cukup tinggi. Di samping itu, ada pula yang pesimis bahwa langkah pemerintah dapat secara nyata mengintegrasikan pihak GAM sebagai Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang seutuhnya. Hal ini menunjukkan ada kekhawatiran bahwa GAM akan memiliki agenda tersembunyi, bahwa perundingan adalah langkah untuk konsolidasi kekuatan |
| Sri Nuryanti | Pilkada Langsung: Memperkuat Demokrasi Lokal? | Pilkada langsung semenjak pertengahan tahun 2005 sampai tahun 2006 telah dilaksanakan di lebih dari 250 daerah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari sudut pandang upaya untuk membuat kehidupan menjadi lebih demokratis, pilkada langsung dianggap suatu kemajuan besar karena sebelum 2004, kepala daerah selalu hanya dipilih oleh DPRD, dan tidak melibatkan rakyat daerah secara langsung. Kepala daerah selama ini menjadi sosok misteri karena di beberapa kasus, calon kepala daerah adalah calon yang ditentukan oleh pusat. Dengan demikian, jadi-tidaknya seseorang menjadi kepala daerah, sangat tergantung pada keputusan politik Pemerintah Pusat. Hal yang demikian telah membuat persaingan untuk menjadikan seseorang kepala daerah, sangat tergantung pada lobby-lobby di tingkat pusat. Selanjutnya pengangkatan atau penunjukan kepala daerah menjadi sangat diwarnai persaingan politik di tingkat pusat yang diawaki oleh partai-partai yang umumnya partai besar. Kepentingan masyarakar daerah sangat dikesampingkan sehingga agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat daerah menjadi nihil. Partai-partai menjadi kepanjangan tangan kepentingan tertentu, ketimbang memfungsikan diri menjadi corong masyarakat. Karena itu, ada kecenderungan oligarki, sehingga partai menjadi semena-mena terhadap kepentingan masyarakat |
| Ratna Shofi Inayati | ASEAN dan Gagasan Komunitas Asia Timur (East Asia Community - EAC) | KTT ASEAN ke-12 semula direncanakan akan diselenggarakan di Cebu Filipina pada bulan Desember tahun 2006, namun karena alasan keamanan pertemuan para pemimpin ASEAN tersebut, ditunda sampai Januari 2007. Bersamaan dengan KTT ASEAN tersebut rencananya akan diadakan pula East Asia Summit kedua sebagai kelanjutan dari East Asia Summit pertama di Kuala Lumpur pada Desember 2005, yang diikuti oleh 10 negara ASEAN dan Asia Timur: Jepang, Cina, dan Korea Selatan (ASEAN+3), ditambah dengan Australia, Selandia Baru, dan India |
| Heru Cahyono, Asvi Warman Adam, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Septi Satriani | Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia (Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) | Penelitian ini mengkaji upaya negara dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Kerusuhan komunal itu terjadi tahun 1999 di Kabupaten Sambas (Kalbar) dan tahun 2001 di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng |
| Syafuan Rozi, R. Siti Zuhro, Tri Ratnawati, Alfitra Salamm, dan Nyimas Latifah Letty Aziz | Netralitas Birokrasi dalam Pilkada Langsung di Indonesia (Studi Kasus Malang, Gowa, dan Kukar) | Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu peristiwa politik nasional yang penting di Indonesia. Peristiwa politik ini merupakan bagian dari instrumen konkret untuk berjalannya demokrasi prosedural dan substansial di tingkat lokal. Maju mundurnya pembangunan di daerah akan bergantung kepada kualitas pemerintahan pascapilkada. Pengalaman selama tiga puluh tahun yang memosisikan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat, menjadikan kepala daerah hanya berorientasi menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat dan kurang memperhatikan kepentingan daerahnya |
| Moch. Nurhasim, Indria Samego, Sri Yanuarti, Hargyaning Tyas, Sarah Nuraini Siregar | Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003—2004 | Sebelum keputusan darurat militer di Aceh (19 Mei 2003) diputuskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, beragam respon muncul dari berbagai kalangan, baik di Aceh maupun Jakarta. Di satu sisi tidak menyetujui pendekatan militer dalam penyelesaian Aceh, di sisi lain mendukung—khususnya pihak militer karena alasan situasi keamanan dan politik di Aceh yang semakin tidak kondusif karena kinerja sebagian besar Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) semakin merosot. Situasi ini ditandai dengan aparatur pemerintah yang tidak berani masuk kantor dan pelayanan publik tidak berjalan secara maksimal. Sementara itu, kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semakin tumbuh kuat; dan tindak kekerasan, pembunuhan, penculikan maupun penembakan sering kali terjadi dalam situasi yang tidak menentu |
| Sri Nuryanti, Edison Muchlis M., Lili Romli, Syamsuddin Haris, Tri Rainny Syafarani | Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Indonesia | Pelaksanaan pilkada secara langsung yang dimulai pada pertengahan tahun 2005 merupakan langkah besar yang menyemaikan harapan bagi munculnya kehidupan politik yang lebih demokratis. Pilkada langsung ini dianggap sebagai suatu cara untuk mengatasi distorsi politik yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah dengan cara lama, yaitu dilakukan oleh DPRD. Distorsi politik pada model pemilihan kepala daerah dengan cara lama misalnya dalam bentuk oligarki partai yang memanipulasi kepentingan masyarakat luas, adanya ketergantungan kepala daerah kepada dewan yang menimbulkan kecenderungan kepala daerah lebih memperhatikan dewan ketimbang kepentingan konstituennya, dan money politics yang kental mewarnai pemilihan kepala daerah dengan cara lama. Dengan pilkada langsung yang sampai saat ini sudah berlangsung di 213 daerah provinsi/kabupaten/kota, diharapkan akan mengatasi distorsi politik di atas |
| Ratna Shofi Inayati, Zatni Arbi, Yasmin Sungkar, Dewi Fortuna Anwar | ASEAN-Cina FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)? | Penelitian ini dimulai dengan memperlihatkan bahwa menonjolnya kekuatan ekonomi Cina di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur tidak dapat disangkal. Upaya Cina mendekatkan diri dengan negara-negara Asia Tenggara, India bahkan Afrika memperlihatkan betapa Cina membutuhkan pasar yang luas dan, mungkin lebih penting lagi, sumber bahan baku serta sumber energi. Cina membeli produk-produk kekayaan alam negara-negara lain seperti minyak bumi, gas, mineral, dan hasil-hasil tambang lainnya. Sementara itu, negara-negara lain—termasuk negara-negara ASEAN—membeli produk-produk jadi dari Cina dengan harga yang sangat terjangkau |
| Adriana Elisabeth, Athiqah Nur Alami, Ikrar Nusa Bhakti, Moh. Roem, Tri Nuke Pudjiastuti | Isu-Isu Strategis dalam Hubungan Australia-Asia Timur | Dinamika hubungan Australia dengan negara-negara Asia Timur semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya pasca krisis moneter pada 1997. Sejak akhir tahun 1990-an, hubungan politik dan ekonomi Australia-Asia Timur dipengaruhi oleh beberapa peristiwa: pertama, krisis finansial tahun 1997 yang meluas menjadi krisis ekonomi dan melanda hampir semua negara Asia. Krisis moneter dan ekonomi ini meluas menjadi krisis politik di Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1998. Kedua, gerakan reformasi di Indonesia merupakan awal proses demokratisasi di Indonesia, selain juga telah mengakibatkan berbagai persoalan dan gejolak internal, seperti munculnya konflik komunal dan konflik kekerasan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Ambon (Maluku), Papua, dan Poso (Sulawesi Tengah). Persoalan domestik Indonesia menjadi perhatian dan kekhawatiran pemerintah dan masyarakat Australia karena lingkungan internal Indonesia yang tidak aman dan tidak stabil berdampak langsung pada keamanan dan stabilitas nasional Australia. Kekhawatiran itu disebabkan posisi Indonesia relatif dekat dengan Australia. Ketiga, serangan terorisme di New York pada 11 September 2001 telah “mempersatukan” negara-negara di dunia, di mana hampir setiap negara menjadikan persoalan terorisme internasional sebagai agenda utama dalam kebijakan luar negerinya, tidak terkecuali Australia dan negara-negara di Asia Timur |
| Japanton Sitohang, Agus R. Rahman, Siswanto, Emilia Yustiningrum, Nanto Sriyanto | Hubungan Indonesia-Uni Eropa: Penguatan Good Governance | Hubungan Indonesia-Uni Eropa semakin meningkat sejak terjadinya perubahan politik yang kondusif di Indonesia. Perubahan yang terjadi yaitu terlaksananya demokratisasi, hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia dalam kadar yang berbeda. Faktor kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai penting yang diadopsi Uni Eropa mulai diterapkan di Indonesia dan hal itulah yang menjadi faktor pendorong bagi Uni Eropa untuk memberikan perhatian dalam bentuk kerjasama lebih serius dengan Indonesia. Adanya kerja sama antara Uni Eropa dan Indonesia diharapkan akan dapat memperlancar dialog politik, peningkatan perdagangan, dan investasi. Manfaat dari bantuan pembangunan itu akan dapat meningkatkan hasil pembangunan yang selanjutnya untuk dapat pula menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia |
| Afadlal, M. Hamdan Basyar, Dhuroruddin Mashad, Mochtar Prabotinggi | Problematika Minoritas Muslim di Kanada dan Prancis Pasca-9/11 | Pusat Penelitian Politik–LIPI dalam tahun anggaran 2006 telah mengadakan riset berlingkup studi perbandingan politik dengan mengamati kasus kehidupan minoritas Muslim di Kanada dan Perancis dalam konteks transisi sistem menuju masyarakat nasional multikultural. Kehidupan minoritas Muslim di masyarakat Barat menjadi sebuah pilihan isu bagi suatu upaya memahami politik demokrasi di negara-negara maju. Hal ini karena, meskipun belum berhasil mengental menjadi suatu aspirasi sosial, isu tersebut telah menarik perhatian baik dari kalangan politisi maupun lingkar komunitas terutama menyangkut kemungkinan peluang bagi pergolakan identitas kelompok minoritas etnis, agama, dan budaya. Melalui pembahasan tentang isu minoritas Muslim, pergolakan identitas-identitas atau politik sub altern bisa memperlihatkan kapasitas sebenarnya ketika menghadapi kenyataan sistem demokrasi di Barat yang menampung hegemoni nilai kulturalnya sendiri |
Penulis : M Hamdan Basyar, Moch Nurhasim, Sri Nuryanti, Ratna Shofi Inayati, Heru Cahyono, Asvi WA, Mardyanto WT, Septi Satriani, Syafuan R, R Siti Z, Tri Ratnawati, Alfitra S, Nyimas LLA, Indria S, Hargyaning T, Sarah Nuraini S, Edison MM, Lili R, Syamsuddin H, Tri Rainny S, Zatni Arbi, Yasmin S, Dewi Fortuna A, Adriana E, Athiqah NA, Ikrar NB, Moh Roem, Tri Nuke P, Japanton S, Agus RR, Siswanto, Emilia Y, Nanto S, Afadlal, Dhuroruddin M, M Prabotinggi
Dewan redaksi : Penanggung Jawab: Ikrar Nusa Bhakti (Kepala Pusat Penelitian Politik). Pemimpin Redaksi: Agus R. Rahman. Dewan Redaksi: Ikrar Nusa Bhakti, Riza Sihbudi, Syamsuddin Haris, Tri Ratnawati, M. Hamdan Basyar, Awani Irewati, Dhuroruddin Mashad. Redaksi Pelaksana: Heru Cahyono, Moch. Nurhasim, Sri Yanuarti, Sri nuryanti. Sekretaris Redaksi: Nanto Sriyanto. Bendahara: Sarah Nuraini. Produksi/Sirkulasi: Mardyanto Wahyu T, Nyimas L. Letty Aziz, Abu Bakar, Arubi, Jamallulail. Editor Bahasa: Nanik Supriyanti. Layouter: Prapti Sasiwi.
ISSN : 0216-1087
Tahun Penerbitan : 2006
Penerbit : LIPI PRESS
